Konsep Sekolah Satu Atap

Konsep Sekolah Satu Atap

BAB   I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengetahuan memiliki peran penting dalam peradaban manusia[1]. Manusia yang memiliki pengetahuan akan dikatakan sebagai manusia yang beradab. Oleh karenanya, sebagai makhluk yang beradab manusia harus selalu belajar untuk menumbuhkembangkan kemampuan dalam berpikir, bertindak, dan menghadapi segala hal persoalan yang harus dihadapi. Dalam hal proses pembelajaran tersebut terdapat satu hal yang kita kenal dengan pendidikan.

Pendidikan mempunyai ikatan tak terpisahkan dengan pembelajaran yang mana pembelajaran tersebut merupakan bagian dari proses pendidikan. Sebagai bagian dari sebuah peradaban pendidikan tidak terlepas dengan perubahan yang mana perubahan itupun tidak serta merta terjadi tanpa adanya suatu sebab tertentu yang menuntut diadakannya sebuah perubahan maupun pergeseran.

Perubahan dan pergeseran dalam berbagai hal khususnya pendidikan menuntut hal tersebut (pendidikan) untuk lebih baik sehingga semakin lama suatu proses pendidikan diharapkan akan semakin mengokohkan sebuah peradaban yag kuat dan berhakikat.

Namun perubahan dan pergeseranpun tentunya bukan suatu hal yagn perlu ditakuti bahkan dihindari. Perubahan merupakan suatu hal yang memang sudah sewajarnya untuk dihadapi (tentunya dengan dasar pemikiran yang kuat, sehingga sebuah perubahan itu akan mengarah ke yang lebih baik, bukan sebaliknya).

Perubahan ke arah yang lebih baik menuntut adanya suatu inovasi yang memang perlu dipikirkan mendalam. Suatu model inovasi terutama di bidang pendidikan sudah sewajarnya terjadi, tidak lain tidak bukan adalah menuju ke arah yang lebih baik dan saling beradaptasi dengan kondisi jaman saat ini.

Inovasi di dalam pendidikan sebagai contoh adanya pandangan bahwa dengan menyatukan satuan pendidikan tingkat dasar dengan tingkat menengah atas akan memudahkan proses adaptasi dan prinsip kontinuitas peserta didik. Hal ini dilakukan karena pada umumnya seorang siswa sekolah dasar enggan meneruskan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi karena kesulitan baik biaya, maupun tempat (lokasi) yang tidak dekat yang pada umumnya terjadi di daerah pedalaman, maupun kesiapan mental calon peserta didik tersebut.

Sebagai gambaran yang kami dapat dari sebuah surat kabar menyatakan;

Pembangunan dua buah SD dan SMP dalam satu atap atau satap di Kabupaten Gunung Kidul selesai pada Senin (24/11) dan siap beroperasi tahun ajaran 2009/2010. Pembangunan SD-SMP satap ini bertujuan menekan angka anak putus sekolah yang ada di daerah terpencil. Dua sekolah yang dikembangkan menjadi SD-SMP satap itu adalah SD Negeri Bibal, Panggang, Ngawen, dan SD Negeri Glompong, Nglipar. Di sekitar SD itu, terdapat delapan SD lain yang letaknya jauh dari SMP. Untuk mencapai SMP terdekat, anak-anak di daerah tersebut harus menempuh jarak minimal lima kilometer dengan medan terjal atau berbukit. Konsultan Manajemen Program Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (PPM SMP) 2008 Dinas Pendidikan Provinsi DIY Suhadi Datun mengatakan, jauhnya jarak untuk mencapai SMP itu merupakan salah satu penyebab tingginya anak putus sekolah di daerah tersebut. "Program ini bertujuan menekan angka putus sekolah dengan mendekatkan jarak SMP ke daerah terpencil," kata Suhadi di Yogyakarta, Senin (24/11). Meskipun belum dibuka, saat ini dua sekolah dengan kapasitas masing-masing 30 anak itu telah mempunyai calon murid. Mereka adalah para pelajar SD yang terdapat di daerah tersebut[2].

BAB   II

LANDASAN TEORITIS INOVASI PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN INOVASI PENDIDIKAN

Inovasi merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan pembaharuan baik itu berupa ide, gagasan, produk,kejadian/peristiwa maupun hal apapun yang dianggap sebagai sesuatu hal yang baru. Menurut Everest M. Rogers an innovation is an idea, practice, or object, that is perceived as new by an individual or other unit of adoption. It matters little, so far as human behavior is concerned, whether or not an idea is "objectively" new as measured by the lapse of time since its first use or discovery. The perceived newness of the idea for the individual determines his or her reaction to it. If the idea seems new to the individual, its an innovation[3]. Secara garis besar inovasi dapat diartikan sebagai suatu ide, hal-hal praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia, yang diamati, atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat).

Pendidikan merupakan segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan, pendidikan ialah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak, dalam pertumbuhannya (jasmani dan rohani) agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat[4]. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat[5].

Dalam kaitannya antara inovasi dengan pendidikan, keduanya berkaitan antara lain bahwa proses pendidikan memerlukan suatu inovasi menuju proses pengembangan dan kemajuan yang secara signifikan menuju sebuah kesempurnaan. Menurut Udin Saefudin Inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan yang baru, dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada sebelumnya), serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan[6]. Adapun yang dimaksud dengan inovasi di bidang pendidikan adalah usaha mengadakan perubahan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik dalam bidang pendidikan[7]. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu sistem, sedangkan inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti satuan pendidikan, maupun sistem dalam arti yang luas seperti sistem pendidikan nasional.

B. ANALISIS TEORITIS

Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan merupakan suatu upaya untuk menjembatani masa sekarang dan masa yang akan datang dengan jalan memperkenalkan pembaharuan-pembaharuan yang cenderung mengejar efisiensi dan efektifitas[8]. Oleh karenanya, keberadaan inovasi di bidang pendidikan mutlak menuntut adanya efisiensi dan efektifitas dalam proses pendidikan yang dilakukan di lapangan. Konsep sekolah satu atap merupakan suatu model pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dengan menyatukan sekolah-sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, sampai dengan SMA maupun beberapa diantara jenjang sekolah yang ada pada satu wilayah tertentu.

Sekolah satu atap merupakan model pendidikan berbeda jenjang TK dan SD, SD dan SMP yang pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya berlangsung pada satu tempat. Model ini di desain untuk mendekatkan lembaga pendidikan ke tempat yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Harapannya tidak lagi ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah hanya karena jarak tempuh ke sekolah yang jauh[9].

Inovasi pendidikan mengandung maksud bahwa suatu proses pendidikan perlu adanya suatu terobosan-terobosan guna efisiensi dan efektifitas proses pendidikan yang di dalamnya terjadi proses pembelajaran (khususnya di satuan pendidikan). Inovasi model sekolah satu atap merupakan satu bentuk discovery. Model inovasi discovery merupakan suatu bentuk dari inovasi di mana inovasi tersebut sebenarnya telah ada sebelumnya hanya saja baru diadopsi ketika hal tersebut dirasakan merupakan suatu hal baru yang memang dibutuhkan.

BAB   III

MODEL PENGELOLAAN SEKOLAH SATU ATAP

SEBAGAI IMPLEMENTASI INOVASI PENDIDIKAN

A. ANALISIS MODEL INOVASI

Sistem inovasi pendidikan yang dikembangkan dari model pengelolaan sekolah satu atap terkait dengan elemen-elemen dari adanya suatu proses difusi inovasi. Difusi merupakan proses komunikasi antara warga masyarakat (anggota sistem sosial), dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu pula[10]. Terdapat empat elemen difusi inovasi antara lain; inovasi, komunikasi dengan saluran tertentu, waktu, dan warga masyarakat (anggota sistem sosial).

Elemen-elemen difusi inovasi yang terjadi pada model sekolah satu atap dapat dijabarkan sebagai berikut;

- Inovasi

Menurut Rogers yang perlu diperhatikan mengenai inovasi di sini dapat dianalogikan dengan dua buah pertanyaan yaitu "Apa inovasi yang baru itu?", dan "mengapa perlu itu?", adapun dari kedua pertanyaan tersebut akan menimbulkan satu pertanyaan "apa manfaat dan konsekuensinya dari penggunaan inovasi tersebut?", satu persatu akan dibahas lebih lanjut.

Inovasi yang baru tersebut adalah model pengelolaan sekolah satu atap di mana terdapat satu sistem manajerial yang terjadi pada jenjang sekolah tertentu (misalnya SD dan SMP), hal ini dilakukan karena di daerah terpencil umumnya jarak antara sekolah dasar dengan tingkat sekolah lanjutannya relatif jauh sehingga memunculkan keengganan bagi para peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya sehingga menambah angka pengangguran di wilayah tersebut.

Dirasakan perlu dibuatnya model sekolah satu atap karena dengan model ini, siswa yang telah dinyatakan lulus dari satu jenjang sekolah tertentu tidak perlu berpindah tempat belajar karena dia akan belajar di tempat yang sama yaitu di tempat di mana peserta didik tersebut menimba ilmu pada jenjang sebelumnya.

- Komunikasi dengan saluran tertentu

Komunikasi dengan kalangan masyarakat khususnya tokoh masyarakat yang mengetahui sedikit banyak tentang hal ini, yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk seminar dan lokakarya oleh dinas pendidikan terkait. Proses komunikasi terbuka yang dilakukan melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjangkau dan membuka pemikiran para peserta seminar (tokoh masyarakat) yang berpengaruh di wilayahnya sehingga diharapkan peserta ini dapat menjadi inovator setidaknya sebagai early adopter.

Walaupun diakui bahwa pada umumnya para ahli yang terkait dengan model ini (sekolah satu atap) cenderung menilai secara subjektif berdasarkan informasi yang tidak selamanya mewakili keadaan yang sebenarnya.

- Waktu

Waktu adalah elemen yang penting dalam proses difusi. Cepat lambatnya suatu inovasi diterima adopter tergantung pada materi/model inovasi yang diajukan sehingga proses keputusan inovasi cepat dilakukan.

Hubungannya dengan model pengembangan sekolah satu atap merupakan bentuk inovasi dalam hal ide, gagasan, dan konsep. Pada umumnya proses keputusan inovasi yang berkaitan dengan ide maupun gagasan atau konsep sekalipun memerlukan waktu yang ralatif lama karena diperlukan banyak hal yang dipertimbangkan. Satu hal yang perlu diketahui adalah inovasi dalam bentuk ide ini tidak dapat secara langsung diamati sehingga proses yang panjang mutlak dilakukan demi terlaksananya model sekolah satu atap ini.

- Warga masyarakat

Warga masyarakat sebagai anggota sistem sosial yang berkaitan dengan penerapan model sekolah satu atap ini adalah para tokoh masyarakat yang diharapkan dapat menjadi inovator pada proses pelaksanaan inovasi ini. Adapun para orang tua peserta didik maupun peserta didik itu sendiri juga merupakan anggota dari sistem sosial ini (model sekolah satu atap).

B. KARAKTERISTIK INOVASI

Model sekolah satu atap ini dapat dijabarkan menurut karakteristik inovasi pendidikan, antara lain dilihat dari berbagai segi sebagai berikut;

- Keuntungan relatif

Sekolah satu atap mempunyai beberapa keuntungan terhadap calon peserta didik khususnya maupun kepada pihak pengelola (baik swasta maupun instansi pemerintah/negeri). Keuntungan itu diantaranya dapat mengatasi masalah jarak (yang pada umumnya banyak menjadi kendala di daerah-daerah terpencil) di mana di daerah pedalaman antara sekolah dasar dengan sekolah menengah pertama dapat terjadi jaraknya tidak dekat bahkan teramat jauh untuk ukuran seorang calon peserta didik yang baru lulus dari sekolah dasar.

Sebagai contoh berikut yang diambil dari sebuah surat kabar regional di Surabaya yang menyatakan[11] ;

Keberadaan sekolah satu atap nantinya bisa mempermudah warga Surabaya dalam mengakses lembaga belajar. Generasi baru pembentukan sekolah tidak lagi menjauh dari kerumunan warga, tapi sudah mengarah pada pendekatan ke wilayah penduduk. "Wali murid juga tidak perlu lagi bingung-bingung mencari sekolah yang dekat dengan rumah ketika lulus. Tinggal melanjutkan saja di sekolah yang sama,tapi berbeda tingkat,"ujar Sahudi kemarin. Kepala SMPN 1 Surabaya Muchtar mengatakan, konsep sekolah satu atap memang bisa menjadi solusi baru di tengah keterbatasan ruang belajar. Cuma, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pengajar dan sarana harus disiapkan secara matang. "Tingkat koordinasi antarsekolah juga bisa dibangun.Pembentukan sekolah satu atap sendiri membutuhkan waktu yang lama karena pencarian lahan yang tepat kadang tidak sesuai,"sambungnya. Direktur Aliansi Tanggap Pendidikan (Atap) Surabaya Isa Anshori menuturkan, gagasan yang dicanangkan Dindik Surabaya sudah bagus.

Apalagi berhasil mengabungkan sekolah di berbagai tingkat. Cuma, Dindik juga harus realistis dalam mengemukakan gagasan. Realitas yang ada di Surabaya sulit mendapatkan lahan yang luas.Apalagi harga tanah di Surabaya terus melambung. "Jadi, tidak mungkin cukup untuk memenuhi semua sekolah satu atap di tiap kecamatan," ujar Isa dihubungi tadi malam.

Kasus lainnya dapat menjadi alasan dari keuntungan relatif adanya model sekolah satu atap ini yaitu[12] ;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Drs Haris Nurtiono MSi mengemukakan, pola TK dan SD Satu Atap dimaksudkan untuk daerah yang kurang terlayani pendidikan TK ataupun SD. Penerapan pola satu atap di Kabupaten Banyumas itu sudah digarap lebih dahulu untuk SD dan SMP. "Alasannya, untuk lebih mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat, terutama di daerah yang angka partisipasi masyarakat dan anak usia sekolahnya tidak terlalu menggembirakan," jelas dia, ketika ditemui Suara Merdeka belum lama ini di SKB Ajibarang. Menurut dia, pola itu dimaksudkan untuk lebih mendekatkan SD dan SMP ataupun TK dan SD. Hal itu sangat memungkinkan karena kondisi geografis Kabupaten Banyumas yang luas dan berbukit-bukit dengan jumlah penduduk yang banyak. Seperti Desa Dermaji Kecamatan Lumbir, karena terhalang sungai besar sehingga untuk menjangkaunya harus lewat Kecamatan Karangpucung wilayah Kabupaten Cilacap. "Jalan menuju desa itu harus melewati hutan pinus kawasan Perhutani yang medannya sangat berat." Dikatakan, SD dan SMP Negeri 3 dibangun dengan dana block grant APBN senilai Rp 500 juta untuk membangun ruang kelas, fasilitas belajar, mebeler, dan komputer. Keberadaan SD dan SMP Satu Atap itu mendapat sambutan yang menggembirakan dari masyarakat.

- Kompatibel

Dilihat dari segi kompatibilitasnya dengan tujuan pendidikan nasional maupun kebutuhan masyarakat akan pendidikan, sekolah satu atap dirasakan mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi dengan penerapan nilai maupun proses pendidikan yang ada dengan pola pendidikan pada satuan pendidikan terpisah (masing-masing tiap jenjang). Adapun kesesuaian dengan proses pendidikan pada umumnya terletak pada proses pengelolaannya yaitu hampir tidak ada perbedaan secara prinsip dalam proses pengembangan dan pelaksanaan pendidikan pada model sekolah satu atap tersebut. Seperti adanya komite sekolah maupun instrumen lainnya yang turut mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah model ini.

- Kompleksitas

Model sekolah satu atap sudah lama berkembang di Indonesia. Namun pasang surut perkembangan model sekolah satu atap inipun terjadi tiada henti. Kian meluasnya kebijakan otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk bersikap dan bertindak cepat dalam mengatasi kebuntuan di bidang pengentasan angka putus sekolah. Pengembangan model sekolah satu atap mendorong pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk menanggapi hal ini,

- Triabilitas

Apabila kita lihat di media baik cetak maupun elektronik, model sekolah satu atap sudah banyak yang mengimplementasikannya. Perlu diakui memang dalam pelaksanaannya terjadi banyak hal yang seharusnya tidak terjadi.

Di Sumatera Barat, sampai dengan tahun 2006 telah menjalankan SMP Satu Atap di 36 lokasi, yang menyebar di berbagai kabupaten/kota. Sementara untuk tahun 2007, menurut rencana akan dinaikkan usulan untuk 41 paket lokasi SMP Satu Atap yang baru. Menurut  Andre Yunidal, Satker Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP di Dinas pendidikan Propinsi Sumatera Barat; " Karena SMP Satu Atap ini adalah suatu terobosan baru untuk menggenjot APK SMP dan MTs, maka perlu diadakan kegiatan sosialisasi untuk para calon pelaksana dan pembimbing sekolah satu atap ini di lapangan kelak. Untuk itu dalam tahun anggaran 2007 ini satker yang dipimpinnya telah selesai dengan Workshop Tahap I, sedangkan Tahap II sedang berlangsung (tgl 27 s/d 30 Mei 2007 ini di Hotel Pangeran City, Padang. Workshop ini untuk kesiapan mereka yang akan mengelola ke-empat puluhsatu SMP Satu Atap yang ingin kita sebar di seluruh Sumatera Barat,"[13].

Selain di sumatera barat masih banyak daerah-daerah yang telah mampu mengembangkan dan mengelola model inovasi tersebut.

- Dapat diamati

Berdasarkan hasil laporan di atas, di sumatra barat telah berhasil dilaksanakan model pengelolaan sekolah satu atap. Ini merupakan bukti bahwa model sekolah satu atap memang sudah tidak perlu diragukan untuk diimplementasikan dengan catatan tetap memperhatikan karakteristik dan persyaratan yang ditetapkan oleh direktorat.

Walaupun demikian, perlu diakui, begitu sulitnya mengamati hasil inovasi yang berwujud ide, gagasan, maupun konsep seperti model sekolah satu atap ini.

BAB   IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Inovasi pendidikan di Indonesia sangat beragam model dan bentuknya. Baik itu berupa produk maupun ide, gagasan dan konsep yang telah dikembangkan. Perlunya inovasi di dunia pendidikan mendorong pelaku pendidikan untuk lebih kreatif dan peka terhadap perkembangan gejala sosial yang terjadi.

Pengembangan model sekolah satu atap mengindikasikan bahwa kenyataan yang ada, tingkat pengangguran semakin tinggi. Hal ini bila tetap dibiarkan akan menjadi bom waktu bagi negara ini.

Berdasarkan hasil paparan ini, pengembangan model sekolah satu atap dirasakan perlu (khususnya di daerah) karena luasnya lingkup daerah yang tidak semuanya dapat dijangkau. Model ini membuat para pelaku kebijakan khususnya di bidang pendidikan menawarkan model pengembangan sekolah satu atap.

Pengembangan sekolah satu atap merupakan model inovasi pendidikan yang berwujud ide, di mana sebuah seorang peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang tertentu, tidak perlu keluar dari wilayahnya (tetap belajar di tempat ia memperoleh ilmu sebelumnya) karena tempat belajar pada jenjang yang lebih tinggi terinclude di dalamnya, atau dengan kata lain pada satu tempat terdapat dua atau lebih jenjang pendidikan dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi.

Melihat kenyataan yang ada, tentunya dampak dari inovasi di bidang pendidikan ini terdapat dua aspek yang bertolak belakang yaitu segi positif dan negatif. Terlepas dari keduanya inovasi ini perlu dilakukan dengan catatan hal-hal pokok yang menjadi karakteristik dari sebuah inovasi tersebut terpenuhi. Sehingga tidak akan terjadi suatu in-efisiensi pada proses pelaksanaan dan keputusan inovasi tersebut.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai karakteristik beragam dan tidak semua daerah dapat disamakan. Keadaan topografi suatu daerah memerlukan adanya suatu terobosan dalam berlangsungnya proses pendidikan di tempat itu. Daerah yang mempunyai dataran tinggi, berbukit, dan berliku, di mana akses jalan darat belum dijangkau akan menimbulkan suatu masalah yang tidak semua masyarakat menyadarinya. Tingginya angka putus sekolah (khususnya di tingkat pendidikan dasar) banyak terjadi di daerah yang mempunyai topografi yang masih sulit dijangkau oleh akses jalan raya. Oleh karenanya, inovasi pendidikan berupa pengembangan sekolah satu atap dapat menjawab dan mengembangkan permasalahan tingginya angka putus sekolah.

Seiring dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka penyelarasan dan akselerasi di bidang pendidikan perlu sesegera mungkin dilakukan sehingga ketertinggalan yang pada umumnya terjadi di daerah tersebut di atas dapat dikurangi.

Read more »

Posted in: Kewarganegaraan,Pendidikan,Sosiologi

Teori Administrasi Negara

1.      Paradigma

Secara umum pengertian paradigma adalah seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari.mustopaadidjaja (2001) secara sederhana mengartikan paradigma sebagai “teori dasar “ atau cara pandang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu, berisikan teori  pokok, konsep, metodologi atau cara pendekatan yang dapat dipergunakan para teoritisasi dan praktisi dalam menanggapi suatu permasalahan aik dalam kaitan pengembangan ilmumaupun dalam upaya pemecahan permasalahan agi kemajuan hidup dan kehidupan manusia.

Selain itu, paradigma juga diartikan sebagai “a framework of basic assumtions including standard for determining the validity of knowledge, rules of evidence and inference, and basic priciples of cause and effects shared by a scientific community “ (Kuhn dan Harmon dalam Mustopaadidjaja, 2001).

2.      Administrasi Negara Lama

Merupakan awal perkembangan study Administrasi negara Dengan tokoh Wodrow Wilson yang terkenal dengan konsepnya yaitu Dikotomi Politik-Administrasi. Proses pembuatan kebijakan adalah proses politik sedangkan pelaksanaan kebijakan adalah proses administrasi.

Istilah publik dalam Administrasi Negara Lama diartikan sebagai negara sehinggga membuat administrasi negara terfokus pada organisasi dan manajemen internal dari aktifitas-aktifitas pemerintah, seperti anggaran negara, manajemen kepegawaian, dan pelayanan jasa.

Perkembangan paradigma administrasi Negara lama:

1)      Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi

2)      Paradigma 2: Prinsip – Prinsip Administrasi

3)      Paradigma 3: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

4)      Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi

5)      Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara

3.      Administrasi Negara Baru

Muncul pada tahun 1970-an, Konsep ini merupakan kritik terhadap konsep paradigma administrasi negara lama. Pada dasarnya administrasi publik baru itu ingin mengetengahkan bahwa administrasi tidak boleh bebas nilai dan harus menghayati, memperhatikan, serta mengatasi masalah-masalah sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Frederickson (1971), seorang pelopor gerakan ini lebih tegas lagi menyatakan bahwa administrasi publik harus memasukkan aspek pemerataan dan keadilan sosial (social equity) ke dalam konsep administrasi. Ia bahkan menegaskan bahwa administrasi tidak dapat netral. Dengan begitu,   3 administrasi publik harus mengubah pola pikir yang selama ni menghambat terciptanya keadilan sosial. Kehadiran gagasan-gagasan baru itu menggambarkan lahirnya paradigma baru dalam ilmu administrasi.

4.      Perbedaan Administrasi Negara Lama dengan Administrasi Negara Baru

Perbedaaan Administrais Negara Lama dan Administrasi Negara Baru dapat digambarkan dalam bagan berikut :

Pengertian	Administrasi Negara Lama	Administrasi Negara Baru
Publik	Diartikan sebagai government atau negara	·   Pemerintah atau negara hanya salah satu aspek penting dari publik ·   Publik berati keseluruhan sarana atau aktor kelembagaan yang terlibat atau menjalankan fungsi publik.
Administrasi Publik	Menggambarkan manajemen urusan publik atau aspek implementasi dair hukum-hukum negara atau kebijakan publik.	Administrasi dan implementasi merupakan keseluruhan aspek dari bentuk-bentuk atau manifestasi aktifitas publik yang bersifat kolektif.
Fokus	·   Organisasi dan manajemen internal atau aktifitas-aktifitas pemerintah ·   Eksekutif atau administrasi pemerintahan di tingkat pusat samapai daerah. ·   Memperkuat lembaga administrasi negara (big bureaucrasy) ·   Hirarki dan spesialis ·   Penetapan manajemen ilmiah/prinsip-prinsip ·   Pemisahan politik dan administrasi	·     Orientasi eksternal ·     Pola-pola organisasi manusia seperti nilai-nilai kelompok dan organisasi dan bagaimana nilai-nilai itu diekspresikan. ·     Bagaimana fungsi-fungsi yang dijalankan oleh organisasi sukarela, organisasi non-profit, organisasi bisnis, dan organisasi pemerintah. ·     Bagaimana interaksi antara organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah dan organisasi bisnis. ·     Bagaimana lembaga pemerintah membentuk kemitraan dengan aktor-aktor non-pemerintah.
Nilai	·   Efisiensi ·   Ekonomi ·   Efektifitas	·     Keadilan ·     Transparansi ·     Responsivitas ·     Akuntabilitas publik ·     Partisipasi
Relasi Organisasi	Atasan dan bawahan (hirarki formal)	·     Principal dan agent (kontraktual) ·     Meliputi juga “shadow bureaucrasy” ·     Pemerintah sebagai supervisor dan fasilitator
Struktur	·     Birokratis ·     Mekanisme komando dan kontrol	·     Non birokratis ·     Network ·     Desentralisasi ·     Tawar-menawar (bargaining) dan persuasi
Hakekat Manusia	Makhluk yang mekanistik	·     Makhluk rasional yang bisa melakukan “rational choice” ·     Individu cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya karena itu lebih suka berada di bawah sistem pasar bebas

Daftar Pustaka

Frederickson, George.The Spirit of Publik Adminstration.1997.San Fransisco: Jossey-Bass Publishers­

Toha, Miftah.Ilmu Administrasi Publik Kontemporer.2008.Jakarta:Prenada Media Group

www.stialan.ac.id/artikel%20Ginanjar.pdf. diakses tanggal 26 Oktober 2009 pukul 14.25 WIB

Read more »

Posted in: Hukum,Kewarganegaraan,Politik,PPKN

Vereenigde Oostindische Compagnie / VOC

Later belakang ;

untuk menceritakan tentang peristiwa sejara yang terjadi di sekitar Teluk Bima,tahun 1667 selepas perjanjian Bungaya antara Kerajaan Gowa dan VOC,belanda.

gambaran perlawanan sekelompok pasukan dengan mengadakan pembajakan terhadap kapal-kapal dagang VOC yang melintas di laut Flores dan sekitarnya.

pada waktu itu diceritakan sebuah kesultanan bima . terdiri dari i mappasomba,La wadu,La Bata, daeng mangemba.

kesultanan ini telah diawasi oleh VOC.

semua kerajaan yang ada di nusantara telah diadu domba oleh VOC . tapi kerajaan bima lah yang bertahan dan kerajaan bima lah yang mempunyai akal untuk mengalahkan VOC.

dengan pimpinan daeng beserta para prajuritnya,VOC akhirnya bisa di kalahkan

dan pada akhirnya

anangguru moa lantas bergabung dan turut serta berjuang dengan karaeng bontomaranu. mereka juga sepakat untuk menggabungkan kekuatan dan melanjutkan perlawanan melawan VOC.

namun sebelum bergabung,perhelatan pernikahan dua sejoli yaitu daeng mangemba dan mantika segera diadakan.

kemudian daeng mangemba mengibarkan bendera pabelo sebagai tanda bahwa ia dan kerajaannya sudah meraih kemenangan.

at that time told a bima empire. consists of i mappasomba, wadu La, La Bata, daeng mangemba.
This empire has been overseen by the VOC.
all the kingdoms in the archipelago has been pitted against the sheep by the VOC. but bima royal who survived and bima royal who has reason to defeat the VOC.
with the leaders and their soldiers daeng, VOC can finally beat

and eventually
anangguru moa then join and participate bontomaranu Karaeng struggling with. They also agreed to join forces and continue the resistance against the East India Company.
but before joining, the event that the couple's wedding mangemba and mantika daeng held soon.
then mangemba daeng pabelo flag as a sign that he and his kingdom was victory.

pabelo meraih kemenangan,suatu cerita yang memberikan kesan tersendiri dimana pada waktu itu terjadi gerakan VOC yang kalah oleh kerajan di nusantara

pabelo victory, a story which gives impression which at that time there is less movement by the East India Company in nusantara

Read more »

Posted in: Kewarganegaraan,Sejarah,Sosiologi

PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010

PIDATO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA PENYAMPAIAN PENGANTAR/KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

DI DEPAN RAPAT PARIPURNA LUAR BIASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Agustus 2009

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-lembaga Negara,

Yang Mulia para Duta Besar dan Pimpinan Perwakilan Badan-Badan dan Organisasi Internasional,

Yang saya hormati, Para Gubernur Kepala Daerah,

Saudara-saudara se- Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah, Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Beserta Nota Keuangannya.

Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2010 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. RAPBN tahun ini, merupakan RAPBN transisi yang disusun oleh pemerintahan yang sedang mengemban amanah saat ini, untuk dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru hasil Pemilu tahun 2009. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Sesuai kesepakatan bersama, penyampaian Keterangan Pemerintah dan Nota Keuangan dimajukan pada hari ini, 3 Agustus 2009, mengingat masa transisi baik para anggota legislatif maupun jajaran eksekutif pada bulan Oktober mendatang akan mengurangi waktu pembahasan RAPBN 2010.

Penyusunan RAPBN 2010, sangat dipengaruhi oleh situasi krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global saat ini masih berlangsung, dan akan mempengaruhi proyeksi kinerja ekonomi dunia termasuk Indonesia pada tahun 2010. Selama lima tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2004—2009, perkembangan ekonomi nasional tidak lepas dari pengaruh dinamika ekonomi global. Perkembangan ekonomi nasional, juga dipengaruhi oleh gejolak harga minyak dunia, komoditas pangan, serta harga komoditas lainnya.

Sekalipun menghadapi berbagai kendala, namun dengan langkah-langkah kebijakan yang responsif dan tepat, disertai upaya dan kerja keras, kita berhasil mengelola perekonomian dan iklim usaha yang relatif stabil dan baik. Alhamdulillah, dengan begitu kesejahteraan rakyat juga dapat kita tingkatkan. Pembangunan nasional terus kita laksanakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, guna menurunkan tingkat kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja. Kebijakan pembangunan yang pro growth, pro poor dan pro job, tetap menjadi prioritas utama.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, akhir tahun 2008 hingga awal tahun 2009 ini, merupakan masa-masa yang sulit dan penuh tantangan. Perekonomian global mengalami krisis keuangan yang sangat dahsyat, yang ditandai dengan bangkrutnya lembaga-lembaga keuangan besar dunia. Krisis keuangan global, juga diikuti oleh kemerosotan ekonomi dunia dan aktivitas perdagangan internasional secara sangat signifikan. Puncak krisis keuangan global, ditandai oleh suramnya aktivitas ekonomi, perlemahan pasar modal, ketatnya likuiditas, gejolak nilai tukar antarnegara, dan penurunan volume perdagangan dunia. Perlambatan aktivitas ekonomi yang terjadi di negara maju, juga berimbas ke negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang memiliki keterkait-an perdagangan dan finansial yang erat dengan negara maju.

Sejak akhir tahun 2008 yang lalu, perekonomian Indonesia mulai merasakan dampak dari krisis ekonomi global. Ini terlihat dari kinerja ekonomi yang melambat pada kuartal terakhir 2008. Dalam mengha-dapi krisis keuangan global ini, sejak dini Pemerintah telah melaku-kan langkah-langkah yang cepat dan tepat. Kita segera melakukan penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku ekonomi nasional, dari imbas gejolak dan krisis ekonomi global.

Pada bulan Oktober tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan serangkaian kebijakan stimulus, untuk meminimalkan dampak krisis global ini terhadap perekonomian nasional. Tiga Perpu di bidang keuangan dan perbankan diterbitkan untuk menjaga kepercayaan, dan mengurangi tekanan yang sangat berat terhadap sektor keuangan akibat gelombang kepanikan global.

Hadirin yang saya muliakan,

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia tentu tidak dapat melepaskan diri dari imbas melambatnya aktivitas ekonomi global. Namun, berkat antisipasi dan tindakan yang cepat, tepat, serta terukur, posisi Indonesia secara relatif masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan, di antara negara-negara besar di dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang ini adalah tertinggi nomor tiga di dunia setelah RRT dan India. Hal ini sangat kontras dengan keadaan perekonomian kita pada krisis ekonomi tahun 1998. Pada saat itu, negeri kita adalah negara yang paling terpuruk dibanding dengan negara-negara lain. Ini berarti bahwa setelah 11 tahun reformasi, kita telah berhasil membangun perekonomian dalam negeri kita menjadi lebih kuat dan lebih mandiri. Bahkan, dengan keanggotaan Indonesia di G-20, kita kini justru berada di garis terdepan dalam upaya mencari solusi global terhadap krisis ekonomi dunia ini.

Tekanan pada sektor keuangan dan perbankan pada periode akhir 2008 hingga awal 2009, sungguh sangat berat. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus menjaga kewaspadaan. Kita telah belajar dari pengalaman krisis keuangan dan perbankan sebelas tahun yang lalu, yang telah melumpuhkan perekonomian nasional. Alhamdulillah, kali ini kita lebih siap untuk mengantisipasinya, dan dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan guna mengatasinya.

Beberapa tindakan antisipatif dan responsif telah dilakukan oleh pemerintah, untuk menjaga ketenangan dan stabilitas serta kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengawasi dan menjaga sektor keuangan dan perbankan, dilakukan secara intensif dan harmonis. Koordinasi antar pemerintah dengan dunia usaha dan serikat pekerja, juga dilakukan dalam proses itu. Demikian pula koordinasi Pemerintah dengan Parlemen dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan intensif.

Saudara-saudara,

Dalam rangka meminimalkan dampak dan tekanan akibat krisis finansial global, Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan countercyclical, untuk membalikkan siklus ekonomi yang sedang menurun, ke arah yang lebih positif. Stimulus fiskal sebagai kebijakan countercyclical dilakukan dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, menjaga daya tahan perusahaan/sektor usaha, serta menciptakan kesempatan kerja dan menyerap dampak PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya.

Dalam menjalankan kebijakan ekonomi nasional ke depan, Pemerintah akan semakin memantapkan tujuh prioritas kebijakan yang selama ini telah kita jalankan. Ke tujuh kebijakan itu adalah:

Pertama, menjaga agar sektor riil terus bergerak. Untuk itu Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk insentif fiskal untuk mendorong sektor riil tumbuh lebih cepat.

Kedua, mencegah terjadinya gelombang PHK seraya terus menurunkan angka pengangguran. Dalam menghadapi krisis ini kita juga mencegah gelombang pengangguran yang tidak semestinya terjadi. Dengan berbagai program yang diambil pemerintah untuk meminimalkan dampak krisis keuangan global, pertambahan pengangguran hanya sebesar kurang dari 60 ribu, jauh di bawah perkiraan semula sebesar 1,5 juta. Ini tentu saja perlu kita syukuri, namun marilah terus kita menjaga agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja yang tidak perlu.

Ketiga, menjaga stabilitas harga, terutama bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah terus menjaga agar angka inflasi dapat dipertahankan pada angka yang relatif rendah. Alhamdulillah, sampai dengan bulan Juli 2009, angka inflasi antar tahun (year on year) hanya mencapai 2,71 persen, yang merupakan inflasi yang terendah sejak tahun 2000.

Keempat, menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, dalam bentuk penurunan tarif pajak penghasilan orang pribadi (OP), peningkatan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), penurunan harga BBM, kenaikan gaji bagi PNS, TNI, Polri, pensiunan, serta guru/dosen dan pemberian BLT pada saat terjadi tekanan yang sangat berat terhadap kelompok keluarga miskin. Langkah ini dilakukan karena konsumsi masyarakat merupakan kontributor dominan terhadap total pertumbuhan ekonomi.

Kelima, memberikan perlindungan pada masyarakat miskin atau hampir miskin (near poor). Salah satu fungsi negara adalah memberikan perlindungan dan menyediakan jaring pengaman sosial (social safety net) kepada masyarakat lapisan bawah. Untuk itu, berbagai program pro rakyat seperti BOS, Jamkesmas, PKH, Beras Bersubsidi, BLT bersyarat, dan sebagainya akan terus diperkuat.

Keenam, menjaga ketahanan pangan dan energi. Harga pangan harus tetap terjangkau dengan jumlah yang cukup. Kita juga telah mengantisipasi kemungkinan datangnya El-Nino di sebagian wilayah Indonesia yang diperkirakan akan menyebabkan kekeringan pada akhir tahun 2009 dan awal tahun 2010. Untuk itu agar tidak mengganggu ketahanan pangan, maka langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak El-Nino telah dan akan terus dilaksanakan, dengan antara lain menjaga kecukupan cadangan beras melalui stok Bulog minimal 1,5 juta ton. Pemerintah juga akan melanjutkan dan melaksanakan program Beras Bersubsidi untuk 17,5 juta Rumah Tangga Sasaran dengan jumlah 15 kg per Rumah Tangga selama 12 bulan. Pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras dengan menyediakan dana siaga untuk antisipasi situasi, yang besarnya sekitar Rp 1 triliun di tahun 2010. Selain itu Pemerintah akan menjaga dan memastikan agar embung-embung, dam, dan bendungan air dapat berfungsi dengan baik. Untuk mengantisipasi masalah kekeringan yang berakibat pada kemungkinan kebakaran hutan, maka saya menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya kebakaran tersebut.

Dalam bidang ketahanan energi, dilakukan program peningkatan dan diversifikasi produksi, serta manajemen distribusi untuk mengamankan pasokan energi. Upaya untuk mengelola sisi permintaan energi juga terus dilakukan.

Ketujuh, meskipun menghadapi krisis ekonomi global, kita harus tetap berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional pada angka yang relatif tinggi, setidaknya antara 4 – 4,5 persen. Jika angka itu bisa kita capai, ini adalah prestasi tersendiri di tengah-tengah resesi perekonomian global dewasa ini. Ketika banyak negara di dunia mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi), kita masih bisa tumbuh relatif tinggi. Pada tahun-tahun mendatang, seiring dengan membaiknya situasi ekonomi dunia dan implementasi tujuh prioritas kebijakan tersebut, Insya Allah ekonomi kita akan dapat tumbuh 5 persen atau lebih pada tahun 2010, dan meningkat lebih tinggi lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Saudara-saudara se- Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan.

Pada tahun 2010 mendatang, perekonomian global diperkirakan mulai memasuki fase pemulihan. Hal ini sudah barang tentu akan menjadi momentum positif bagi pemerintah untuk melaksanakan akselerasi kegiatan perekonomian kita. Namun demikian, bukan berarti bahwa pembangunan ekonomi nasional pada tahun 2010 bebas dari berbagai tantangan, baik yang berasal dari sisi global maupun domestik. Ke semua tantangan itu harus kita jawab dengan langkah-langkah yang nyata dan komprehensif, antara lain :

Pertama, memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro, sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perhatian terhadap upaya menjaga dan memantapkan stabilitas ekonomi makro ini penting, mengingat masih tingginya risiko ketidakpastian perekonomian dunia, dan munculnya hambatan-hambatan terhadap ketersediaan pembiayaan akibat meningkatnya defisit banyak negara untuk membiayai program stimulusnya.

Kedua, mendorong peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan yang lebih berimbang, yang lebih bertumpu pada peran investasi dan ekspor nonmigas.

Ketiga, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Keempat, menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah mulai kita lakukan, dengan meningkatkan upaya penegakan hukum, harmonisasi undang-undang penanaman modal, dan perbaikan birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kelima, meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat, agar kita dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Keenam, meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan swasta (public-private partnership), untuk pembiayaan investasi dalam penyediaan infrastruktur.

Saudara-saudara se- Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang saya kemukakan tadi, Pemerintah setelah melakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”, sebagai Tema RKP 2010. Hal ini sejalan dengan tantangan global dan nasional yang masih terus berlangsung hingga tahun 2010, serta tujuan kebijakan nasional yang hendak kita capai.

Sesuai dengan tema tersebut, dalam RKP tahun 2010 ada lima agenda program pembangunan nasional. Kelima agenda tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, pemeliharaan kesejahteraan rakyat utamanya masyarakat miskin, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ketiga, pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional.

Keempat, pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi; dan

Kelima, peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

Dari kelima agenda tersebut dan memperhatikan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke-2 (RPJMN ke-2), dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, maka RKP 2010 disusun dengan tujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang. Penataan dilakukan dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi dan peningkatan daya saing perekonomian.

Selain diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas pembangunan dalam RKP 2010, penyusunan RAPBN 2010 juga dilakukan berdasarkan asumsi ekonomi makro sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 5 persen, tingkat inflasi 5 persen, nilai tukar rupiah rata-rata Rp10.000 per dolar Amerika Serikat, suku bunga SBI 3 bulan rata-rata 6,5 persen, harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional US$60 per barel, dan lifting minyak mentah Indonesia diharapkan dapat mencapai 965 ribu barel per hari. Dalam suasana ekonomi dunia yang masih belum stabil, risiko terjadinya perubahan berbagai asumsi makro pada tahun 2010 tetap harus kita antisipasi, dengan menyiapkan berbagai kontijensi.

Berdasarkan kerangka ekonomi makro tahun 2010 dan prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2010, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajukan Pokok-Pokok Rancangan APBN Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut.

Pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp911,5 triliun, atau meningkat Rp38,8 triliun dari sasaran RAPBN Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2009. Belanja negara direncanakan mencapai Rp1.009,5 triliun, yang berarti lebih tinggi sebesar Rp3,8 triliun dari yang dianggarkan dalam RAPBN-P tahun 2009. Dengan demikian, defisit anggaran dalam tahun 2010, direncanakan mencapai Rp98,0 triliun (1,6 persen dari PDB). Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp35,0 triliun, bila dibandingkan target yang direncanakan dalam RAPBN-P 2009 sebesar Rp133,0 triliun (2,5 persen PDB).

Untuk mencapai sasaran pendapatan negara, pada Tahun Anggaran 2010 mendatang Pemerintah akan terus melanjutkan langkah-langkah optimalisasi penerimaan, baik penerimaan dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dari rencana pendapatan negara dan hibah yang ditargetkan mencapai Rp911,5 triliun dalam tahun 2010, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp729,2 triliun, sedangkan PNBP diperkirakan mencapai Rp180,9 triliun.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan,

Di bidang belanja negara, untuk mendukung sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas RKP 2010, dalam RAPBN tahun 2010 ini kita merencanakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp699,7 triliun. Dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah, serta penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dan kerangka penganggaran jangka menengah, saya yakin belanja pemerintah dapat kita manfaatkan secara optimal untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah kita rencanakan dalam RKP 2010.

Prioritas belanja akan makin dipertajam, dengan program prioritas nasional sebagai berikut:

Pertama, memperbaiki kesejahteraan aparatur negara dan pensiunannya.

Kedua, melanjutkan seluruh program kesejahteraan rakyat, seperti PNPM, BOS, Jamkesmas, PKH, dan Beras Bersubsidi atau tadinya disebut Raskin.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi, pertanian, energi, dan proyek padat karya lainnya.

Keempat, mendorong revitalisasi industri dan pemulihan dunia usaha.

Kelima, meneruskan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik.

Keenam, meningkatkan anggaran operasional, pemeliharaan, dan pengadaan alutsista TNI.

Ketujuh, mempertahankan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari anggaran belanja negara; dan

Kedelapan, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

Saudara-saudara,

Sesuai dengan prioritas RKP 2010, dalam RAPBN tahun 2010 ini, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp37,0 triliun untuk Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial. Sasaran yang hendak dicapai dari prioritas tersebut adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 12 – 13,5 persen. Sementara itu, alokasi anggaran yang akan digunakan untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia pada tahun 2010 direncanakan mencapai Rp51,2 triliun.

Sasaran yang hendak dicapai dengan alokasi anggaran tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, bidang pendidikan; yaitu meningkatnya akses dan pemerataan pada jenjang pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua anak usia 7–15 tahun, menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya kualitas pendidikan, dan meningkatnya kesejahteraan pendidik.

Kedua, bidang kesehatan; yaitu tersedianya fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, serta terlayaninya seluruh penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, serta di kelas III Rumah Sakit.

Ketiga, bidang perbaikan gizi; yaitu meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.

Keempat, bidang keluarga berencana; yaitu terlayaninya peserta KB baru sekitar 7,1 juta peserta, diantaranya 3,7 juta adalah peserta KB baru miskin; dan meningkatnya peserta KB aktif menjadi sekitar 26,7 juta peserta, diantaranya 11,9 juta adalah peserta KB aktif miskin.

Selanjutnya, untuk mendukung prioritas Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional, Pemerintah pada tahun 2010 mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp18,1 triliun. Sasaran yang hendak dicapai dengan anggaran tersebut antara lain adalah: (1) meningkatnya kinerja birokrasi pemerintahan untuk mendukung terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik; (2) meningkatnya kepastian hukum serta menurunnya tindak pidana korupsi yang tercermin dari tumbuhnya iklim takut korupsi, dan meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi terhadap Indonesia; (3) meningkatnya efektivitas pelaksanaan organisasi masyarakat sipil, dan partai politik; (4) meningkatnya keamanan nasional dalam menunjang aktivitas masyarakat dan perekonomian, khususnya dunia investasi dan usaha; dan (5) meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintahan daerah.

Sejalan dengan itu, dalam rangka menunjang upaya pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi, dalam tahun 2010 mendatang Pemerintah merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp61,2 triliun. Hasil (outcome) yang ingin dicapai dengan alokasi anggaran tersebut antara lain adalah: (1) tercapainya laju pertumbuhan ekonomi setidaknya 5,0 persen; (2) meningkatnya investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 8,5 persen; (3) menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 8 persen dari angkatan kerja; dan (4) meningkatnya produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif.

Dalam rangka mendukung upaya Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim, dalam RAPBN Tahun Anggaran 2010 ini, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,3 triliun. Hasil yang diharapkan antara lain adalah:

Pertama, meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; Kedua, meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, melalui upaya rehabilitasi hutan, penanganan illegal logging, pengelolaan pertambangan secara berkelanjutan, dan pengendalian pencemaran lingkungan; Ketiga, meningkatnya upaya pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengendalian illegal fishing, dan perbaikan pengelolaan ekosistem wilayah pesisir, laut serta pulau-pulau kecil.

Saudara-saudara se- Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan,

Dari alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2010 sebesar Rp699,7 triliun, anggaran belanja yang direncanakan untuk seluruh Kementerian Negara/Lembaga mencapai Rp327,6 triliun, atau naik sebesar Rp10,6 triliun dibandingkan dengan perkiraan realisasinya di tahun 2009. Kenaikan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga tersebut terutama untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang direncanakan dalam RKP 2010.

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran belanja tersebut, pada tahun 2010, Pemerintah akan menerapkan Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM) secara bertahap. Implementasi penyusunan KPJM adalah untuk: (1) mendisiplinkan kebijakan pengeluaran Negara; (2) menjamin keberlangsungan kebijakan fiskal; (3) meningkatkan transparansi kebijakan pengeluaran; (4) meningkatkan akuntabilitas kebijakan dan prediksi kebutuhan pendanaan dalam beberapa tahun ke depan; serta (5) fokus dan konsisten kepada pencapaian target kebijakan prioritas tertentu yang harus dicapai dalam jangka menengah.

Berdasarkan prioritas RKP 2010, serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga dalam RAPBN Tahun Anggaran 2010, terdapat beberapa Kementerian Negara/ Lembaga yang mendapat alokasi anggaran cukup besar.

Departemen Pendidikan Nasional dalam tahun 2010 mendatang, direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp51,8 triliun, Departemen Pertahanan sebesar Rp40,7 triliun, Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp34,3 triliun, Departemen Agama sebesar Rp26,0 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp25,8 triliun, Departemen Kesehatan sebesar Rp20,8 triliun, dan Departemen Perhubungan sebesar Rp16,0 triliun.

Alokasi anggaran pendidikan yang besar pada Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama dimaksudkan, terutama untuk menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pemerataan dan perluasan akses pendidikan, serta peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Anggaran itu juga ditujukan untuk menaikkan kesejahteraan guru. Dengan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN, kita berharap dapat meningkatkan mutu pendidikan di negeri kita, guna membangun keunggulan dan daya saing bangsa di abad 21 ini.

Alokasi anggaran yang cukup besar pada Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang berkualitas, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sementara itu, prioritas alokasi anggaran pada Departemen Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditujukan terutama untuk menjaga Kedaulatan Negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Prioritas alokasi anggaran pada Departemen Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan memperluas pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat.

Saudara-saudara,

Di samping untuk belanja Kementerian Negara/Lembaga, prioritas alokasi anggaran dalam tahun 2010 juga direncanakan untuk belanja pegawai, subsidi, pembayaran bunga utang, dan belanja barang. Dalam RAPBN tahun 2010, alokasi Anggaran Belanja Pegawai direncanakan mencapai Rp161,7 triliun atau naik sekitar Rp28,0 triliun (21,0 persen) dari perkiraan realisasinya dalam tahun 2009.

Kenaikan Anggaran Belanja Pegawai adalah untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Alokasi anggaran antara lain untuk memperbaiki penghasilan Aparatur Negara dan Pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata 5 persen, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, kenaikan uang makan/lauk-pauk bagi TNI/Polri dari Rp35.000/hari menjadi Rp40.000/hari, serta kenaikan uang makan bagi PNS pusat dari Rp15.000/hari kerja menjadi Rp20.000/hari kerja. Dengan langkah-langkah perbaikan penghasilan pegawai yang telah dilaksanakan selama periode 2004-2009, maka pendapatan PNS golongan terendah telah dapat kita tingkatkan 2,5 kali, yaitu dari Rp674.000 per bulan pada tahun 2004 menjadi Rp1.721.000 pada tahun 2009.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, pada tahun 2010 mendatang, Pemerintah merencanakan untuk memberikan remunerasi pada beberapa Kementerian/Lembaga yang telah dan sedang melakukan reformasi birokrasi. Diharapkan pada tahun 2011 nanti, seluruh proses reformasi birokrasi akan tuntas dilaksanakan pada seluruh Kementerian/Lembaga.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk subsidi dalam tahun 2010 direncanakan mencapai Rp144,4 triliun. Jumlah ini adalah 14,3 persen dari total APBN kita. Besaran subsidi ini memang kita perlukan, karena Negara berkewajiban untuk melindungi lapisan masyarakat terbawah agar beban mereka menjadi lebih ringan, terutama dalam menghadapi krisis perekonomian global dewasa ini. Ke depan kita perlu melakukan langkah-langkah penataan kebijakan pokok subsidi, agar alokasinya dapat lebih terarah dan lebih tepat sasaran, sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh bangsa kita.

Selain penataan kebijakan subsidi secara umum, Pemerintah juga akan membuat desain awal bagi kebijakan jangka menengah yang meliputi; pertama, pengalihan secara bertahap subsidi harga (BBM, Listrik dan Pangan) kepada subsidi tepat sasaran; Kedua, membatasi pengguna subsidi hanya kepada rumah-tangga sasaran, sektor prioritas dan pelayanan umum dengan sistem distribusi tertutup; dan Ketiga perbaikan basis data Rumah-Tangga Sasaran, khususnya petani, pengrajin dan nelayan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penerima subsidi, dan akhirnya subsidi dapat diterima oleh rumah-tangga yang betul-betul membutuhkan.

Dalam tahun 2010, Pemerintah tetap merencanakan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk, benih dan pangan. Melalui subsidi ini kita dapat menyediakan pupuk dan benih berkualitas dengan harga terjangkau, agar para petani kita dapat lebih produktif dan lebih meningkat kesejahteraannya. Di samping itu, kita juga menyediakan beras dengan harga murah bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Sedangkan untuk menunjang upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, maka alokasi anggaran untuk subsidi bunga kredit program juga akan ditingkatkan, baik Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah, maupun subsidi bunga untuk Kredit Perumahan Sederhana dan Sehat.

Hadirin yang saya muliakan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, dalam tahun 2010 mendatang, alokasi anggaran transfer ke daerah direncanakan mencapai Rp309,8 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi dana perimbangan direncanakan mencapai Rp293,0 triliun, atau naik Rp7,7 triliun. Kenaikan terbesar dari dana perimbangan dalam tahun 2010 tersebut berasal dari rencana realokasi tunjangan profesi yang dialokasikan sebagai DAU tambahan, untuk tunjangan profesi guru sebesar Rp8,9 triliun.

Rencana realokasi tunjangan profesi guru ke dalam DAU mulai tahun 2010 itu, sejalan dengan semangat PP Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen. Oleh karena itu, mulai tahun 2010 alokasi DAU dalam struktur APBN akan terdiri dari DAU murni, yang dialokasikan dengan menggunakan formula murni dan DAU tambahan untuk tunjangan profesi guru. Tunjangan tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya. Di samping itu, untuk melanjutkan kebijakan yang diambil pada tahun 2009 tentang penghasilan minimal golongan terendah guru sebesar Rp2,0 juta per bulan, maka dalam RAPBN 2010 masih dialokasikan dana penyesuaian berupa tambahan tunjangan kependidikan bagi guru sebesar Rp7,9 triliun. Kita semua berharap dengan ditingkatkannya alokasi anggaran ini maka kesejahteraan para guru dan dosen akan semakin membaik, dan, akhirnya, sesuai dengan harapan rakyat, mutu pendidikan kita akan meningkat lebih tinggi lagi.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan yang saya hormati,

Saudara-saudara se- Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam sepuluh tahun terakhir ini pemekaran dan pembentukan daerah otonom baru, terus terjadi. Sejak tahun 1999 hingga sekarang, telah terbentuk 205 daerah otonom baru yang terdiri dari 7 Provinsi, 164 Kabupaten, dan 34Kota. Dengan demikian, jumlah daerah otonom yang ada hingga saat ini telah berjumlah 524 daerah, yang terdiri dari 33 Provinsi, 398 Kabupaten, dan 93 Kota. Dengan desentralisasi dan otonomi daerah, sebagian besar kewenangan sudah diserahkan kepada daerah, baik pada pemerintah Provinsi maupun pada pemerintah Kabupaten dan Kota.

Pemekaran dan pembentukan daerah baru yang tidak memenuhi urgensi dan persyaratan administratif, serta kurang daya dukung keuangannya, tentu saja akan menjadi beban bagi keuangan negara. Keuangan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, menjadi beralih untuk membiayai keperluan administrasi pemerintahan daerah pemekaran. Karena itu, kita perlu melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konsisten dan sungguh-sungguh, seperti yang diamanatkan oleh PP Nomor 6 tahun 2008.

Kita harus memastikan pula bahwa kewenangan daerah, potensi daerah, dan keuangan daerah, benar-benar dikelola dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten dan profesional (good governance and clean government). Sebelum evaluasi tersebut dilakukan secara tuntas dan menyeluruh, kita perlu melakukan moratorium pemekaran daerah. Hal ini harus kita lakukan untuk mencegah pemborosan dan penghamburan sumber dana negara secara tidak tepat, yang justru akan menjauhkan harapan masyarakat untuk mendapat pelayanan dan peningkatan kemakmuran secara baik dan merata.

Saudara-saudara,

Sejalan dengan tanggung jawab dan kewenangan daerah yang makin besar, kita juga menyaksikan makin besarnya alokasi APBN untuk daerah. Dalam lima tahun terakhir, transfer dana APBN ke daerah meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp 150,5 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 309,8 triliun pada RAPBN tahun 2010 atau meningkat rata-rata sebesar 19,8 persen per tahun. Besarnya dana APBN yang dialokasikan ke daerah, membuktikan komitmen kita semua untuk menjalankan desentralisasi dan otonomi secara konsisten dan bertanggung jawab.

Alokasi anggaran, memang harus mengikuti fungsi dan tanggung jawab. Semakin besar tanggung jawab yang diserahkan ke daerah, maka semakin besar pula alokasi anggaran yang ikut didesentralisasikan. Berkaitan dengan itu, saya perlu mengingatkan dan menekankan, bahwa daerahlah yang sekarang menjadi ujung tombak pembangunan. Daerahlah yang berada paling depan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Saya sering mengatakan bila daerah-daerah maju dan sejahtera, maka Negara pasti akan berjaya.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah, karena dalam dua tahun terakhir tahun 2007 dan 2008 seluruh Provinsi telah mampu menurunkan tingkat kemiskinannya. Besarnya penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi memang berbeda-beda. Persentase penurunan tertinggi terjadi di Papua Barat dan Papua, dengan persentase penurunannya mencapai kisaran 4 persen. Demikian juga dengan tingkat pengangguran, telah dapat diturunkan di 31 Provinsi dalam dua tahun terakhir. Penurunan tingkat pengangguran tertinggi terjadi di Sulawesi Tengah.

Hadirin yang saya muliakan.

Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengingatkan kita semua, bahwa sesungguhnya anggaran yang makin besar ke daerah, sudah seharusnya diikuti oleh kompetensi dan tanggung jawab penuh dari segenap aparatur pemerintahan, untuk mengelola anggaran tersebut secara baik dan transparan, bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Kita harus memastikan bahwa anggaran yang semakin besar ini, tidak diikuti dengan semakin meningkatnya penyimpangan, “mismanagement”, apalagi korupsi di daerah.

Selain masalah transparansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, saya ingin mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan daerah, untuk sekali lagi, tidak melakukan kejahatan korupsi. APBN dan APBD adalah uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pepatah mengatakan “gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang”. Marilah kita mengemban amanah dan tanggung jawab dengan baik, sehingga meninggalkan nama yang baik pula. Nama yang akan dikenang oleh rakyat, jauh setelah kita meninggalkan jabatan yang kita emban masing-masing.

Hadirin yang saya muliakan,

Pada kesempatan ini, saya ingin menegaskan mengenai masalah defisit APBN dan pembiayaan dalam bentuk utang, yang sering menjadi isu politik dan sekaligus perhatian publik. Perlu saya sampaikan, bahwa Pemerintah memiliki komitmen yang nyata dalam menetapkan kebijakan yang tepat berkaitan dengan utang pemerintah, dengan senantiasa mengacu kepada prinsip kehati-hatian dan azas manfaat. Kebijakan ini ditetapkan agar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk upaya mengatasi krisis ekonomi dewasa ini, mendapatkan pembiayaan semestinya. Pemerintah juga senantiasa menjaga rasio hutang terhadap pendapatan nasional dan kemampuan Negara untuk membayarnya, yang dalam perkembangannya rasio ini makin baik angkanya. Kebijakan ini ditempuh dengan tentu sama sekali tidak mengorbankan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik kita.

Karena itu, berkaitan dengan apa yang saya kemukakan tadi, untuk membiayai defisit anggaran yang direncanakan sebesar Rp98,0 triliun atau 1,6 persen terhadap PDB dalam RAPBN tahun 2010, Pemerintah merencanakan untuk menggunakan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sekitar Rp107,9 triliun, dan pembiayaan luar negeri neto diperkirakan sebesar negatif Rp9,9 triliun. Dengan kata lain, stok utang luar negeri kita menurun, yang berarti ketergantungan kita kepada luar negeri juga terus menurun.

Saudara-saudara,

Defisit RAPBN 2010 sebesar 1,6 persen dari PDB masih cukup aman dan tepat bagi perekonomian kita, yang masih dalam tahap pemulihan akibat imbas krisis global. Defisit sebesar ini juga aman bagi pelaksanaan program-program pembangunan yang sangat penting. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut, Pemerin-tah akan mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut.

Pertama, mengupayakan pinjaman dengan persyaratan lunak, yakni untuk jangka panjang dan dengan biaya yang relatif ringan; Kedua, mengutamakan penerbitan SBN Rupiah di pasar dalam negeri, guna pengembangan pasar modal dan membantu pengelolaan likuiditas pasar; Ketiga, membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional, seperti global bond, sukuk global, dan lainnya untuk meningkatkan posisi tawar Pemerintah dalam penarikan pinjaman; Keempat, penarikan pinjaman siaga yang telah menjadi komitmen lembaga keuangan internasional dan yang belum dapat direalisasikan di tahun 2009.

Dalam mengatasi krisis global ini, pemerintah berketetapan untuk tidak menggunakan bantuan dana IMF sebagaimana yang kita lakukan dalam krisis 1998. Pemerintah telah mengupayakan kerjasama pendanaan siaga yang lebih bermartabat dan tetap menjamin kedaulatan ekonomi nasional.

Kebijakan pembiayaan anggaran dalam tahun 2010 tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tingkat kemandirian dan mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan luar negeri, namun juga ditujukan untuk mendorong pengelolaan utang yang berhati-hati, terencana, transparan, dan akuntabel. Dengan kebutuhan pembiayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, rasio utang pemerintah terhadap PDB pada akhir tahun 2010 diperkirakan akan menurun dari sekitar 57 persen pada tahun 2004, menjadi sekitar 30 persen pada tahun 2010. Kita patut bersyukur bahwa angka ini adalah rasio utang terendah sejak era reformasi.

Penurunan rasio utang pemerintah ini akan makin memperkuat struktur ketahanan fiskal, sejalan dengan tujuan untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Selain itu, penurunan rasio utang ini, membuktikan tekad kita untuk membangun Indonesia dengan semaksimal mungkin menggunakan sumber daya kita sendiri. Dengan demikian, suatu saat nanti kita dapat bangga menyampaikan kepada generasi penerus, anak cucu kita, bahwa kita mewariskan negara dengan kekayaan yang makin meningkat, kemakmuran yang lebih merata, dan utang yang makin kecil atau bahkan tidak ada.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan yang saya hormati,

Saudara-saudara se- Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan.

Demikianlah pokok-pokok Keterangan Pemerintah tentang Rancangan APBN Tahun Anggaran 2010 beserta Nota Keuangannya. Tahun 2010 merupakan tahun pertama bagi periode pemerintahan hasil Pemilihan Umum tahun 2009. Kita semua berharap pada tahun 2010 seluruh kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang telah terbukti memperbaiki kondisi bangsa kita, dan telah terbukti pula meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dapat terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan. Sebaliknya program dan kegiatan yang kurang efektif dan tidak bermanfaat bagi masyarakat dan bagi peningkatan pembangunan, dapat dihentikan dan ditinggalkan.

Melalui kerja keras, upaya yang sungguh-sungguh, dan komitmen yang sama kuat dari seluruh jajaran pemerintah di pusat dan daerah, serta didukung oleh seluruh komponen bangsa, saya yakin APBN kita akan semakin efektif menjadi instrumen untuk memakmurkan rakyat dan memajukan kehidupan bangsa.

Saudara-saudara,

Di penghujung pidato ini, saya ingin mengajak kepada segenap komponen bangsa untuk menatap ke depan lebih tegar, percaya diri, dan bekerja lebih keras lagi untuk mencapai cita-cita bersama. Tahun-tahun yang akan kita lalui adalah tahun-tahun yang tidak mudah dan penuh tantangan. Tetapi dengan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, saya yakin, kita semua, bangsa Indonesia yang besar ini, akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan seluruh rakyat Indonesia.

Sebelum mengakhiri Keterangan Pemerintah ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR dan DPD, atas kesediaannya untuk hadir bersama-sama dalam sidang yang terhormat ini. Sidang bersama semacam ini adalah tradisi ketatanegaraan yang baik untuk kita kembangkan di waktu mendatang.

Atas segala perhatian, kerjasama, dan dukungan seluruh anggota Dewan Yang Terhormat beserta segenap rakyat Indonesia, saya ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Indonesia yang maju, demokratis, dan berkeadilan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Read more »

Posted in: Bahasa Indonesia,Ekonomi,Hukum,Kewarganegaraan,PPKN